Ketua Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi IV ke Provinsi Riau yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo menjelaskan, masalah kerusakan lahan kehutanan di Provinsi Riau sudah menjadi issue internasional yang tidak semuanya benar. Hal tersebut dikatakan Firman saat diwawancara Parlementaria terkait hasil Kunjungan Kerja Komisi IV DPR ke Provinsi Riau, Rabu (31/3).

“Segala issue mengenai kerusakan hutan di Riau yang sudah menjadi issue internasional tidak semuanya benar,” kata Firman.

Firman menilai ada nuansa politis dari dunia internasional mengenai issue-issue kerusakan hutan di Provinsi Riau. Karena di Provinsi Riau tumbuh dan berkembang industri pulp and paper yang sangat pesat.

Firman menjelaskan, ada kekhawatiran dari dunia internasional terutama Amerika Serikat dan Finlandia, apabila industri tersebut tumbuh lebih pesat lagi di Indonesia maka kecenderungannya akan manjadi kompetitor yang tangguh di pasar internasional.

Oleh karena itu Firman menilai ada upaya dari perusahaan-perusahaan multinasional tersebut untuk mematikan industri pulp and paper di Indonesia. “Ini yang harus kita waspadai,” tegasnya.

Firman juga menjelaskan, kerusakan hutan di Provinsi Riau terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu akibat ulah daripada perusahaan pemegang Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dan penjarahan yang dilakukan oleh masyarakat.

Firman juga mengatakan, bagi perusahaan-perusahaan yang telah melakukan investasi jangan dimatikan izinnya, tetapi harus ada evaluasi terhadap masalah pelaksanaan pemanfaatan HPH. “Terlebih lagi terhadap program reboisasi hutan yang telah mereka gunakan,” jelas Firman.

Firman juga menegaskan, bagi perusahaan-perusahaan yang telah berinvestasi harus terlebih dahulu memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum melakukan ekspor. “Yang sekarang terjadi adalah kapasitas terpasang belum terpenuhi tetapi sudah dilakukan ekspansi dengan mengekspor bahan baku ke luar negeri, ini yang tidak boleh,” tegas Firman.

Selanjutnya, bagi perusahaan-perusahaan HPH maupun perkebunan yang telah melakukan penebangan hutan harus segera melakukan kegiatan reboisasi. “Jangan sudah habis kayunya kemudian didiamkan hutannya gundul,” jelas Firman.

Khusus untuk mengatasi masalah emisi karbon, dirinya sudah meminta kepada pemerintah agar lahan seluas 2.150 Ha dari sekitar 700 ribu Ha, dinyatakan status quo agar dapat dikelola menjadi industri karbon. “Hal tersebut dalam rangka mengurangi emisi karbon,” ujarnya.

Firman juga meminta pemerintah untuk membuat konsep untuk pembangunan industri karbon di Provinsi Riau. Industri tersebut menurutnya harus di kelola oleh pemerintah, bukan dikelola oleh pihak swasta. “Jika swasta yang mengelola akan menyulitkan dalam melakukan kontrol,” jelasnya.

Program reboisasi oleh perusahaan pemegang HPH di Provinsi Riau menurut pengamatan Tim Kunker Komisi IV DPR berjalan tetapi tidak memenuhi target yang ditetapkan. Oleh karena itu ,Komisi IV DPR menurut Firman akan terus mengawasi program tersebut agar sesuai dengan target yang ditetapkan.

Firman juga menyayangkan tidak adanya kerjasama yang baik diantara Dinas Kahutanan Kabupaten/Kota, Dinas Kehutanan Provinsi, dan Kantor Kementerian Kehutanan RI. Oleh karena itu, Firman meminta agar ketiga lembaga tersebut harus sejalan dan bersinergi. “Saya menilai Dinas Kehutanan Provinsi terkesan pasif, terbukti tidak ada utusan,” katanya.(ol/iw) Foto:Iwan Armanias.